Pahlawan Untuk Siapa ?

Media: Gajahputihnews.com
Rabu, 20 Mei 2026
Editor: Junaidi Ulka 

Oleh : 
Prof. Dr. Teuku Muhammad Jamil, M.Si
Akademisi dan Pengamat Sosial Politik Aceh
Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh

OPINI

Pahlawan Untuk Siapa ?

Ketika Ingatan Nasional Terlalu Jawa-Sentris dan Aceh Dipaksa Menunggu Pengakuan

Hari ini, Rabu 20 Mei 2026, Aceh kembali memperlihatkan keseriusannya menjaga martabat sejarah bangsa melalui Seminar Provinsi Usulan Pahlawan Nasional untuk Teungku Chik Pante Geulima (Syekh Ismail bin Ya’qub). Seminar ini bukan sekadar agenda akademik biasa, melainkan sebuah ikhtiar intelektual dan moral untuk menempatkan kembali tokoh perjuangan Aceh dalam panggung sejarah nasional secara adil dan bermartabat.

Kehadiran para pembicara nasional dan tokoh akademik dalam seminar ini memperlihatkan bahwa perjuangan pengusulan gelar pahlawan tidak dilakukan secara emosional, melainkan melalui pendekatan ilmiah, historis, dan akademik yang serius. 

Nama besar seperti Prof. Dr. Anhar Gonggong sebagai sejarawan nasional, Dr. M. Adli Abdullah, Tgk. H. Habibie Waly, serta Dr. Ir. Mustafa Abubakar menunjukkan bahwa seminar ini dibangun di atas legitimasi keilmuan dan kesaksian sejarah yang kuat.

Kehadiran mereka penting. Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung-gedung tinggi, tetapi bangsa yang sanggup berlaku adil terhadap sejarah dan para pejuangnya sendiri.

Namun di titik inilah pertanyaan besar muncul : mengapa pengakuan terhadap tokoh-tokoh Aceh sering terasa lebih panjang jalannya, lebih rumit prosedurnya, dan lebih lambat pengesahannya dibanding sejumlah tokoh dari daerah tertentu di Indonesia ?

Ini bukan sekadar soal administratif. Ini soal politik ingatan nasional

Kita harus berani jujur mengatakan bahwa historiografi Indonesia masih menyimpan kecenderungan sentralistik. Sejarah nasional terlalu lama ditulis dari sudut pandang pusat kekuasaan. Akibatnya, banyak daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap republik justru mengalami marginalisasi simbolik dalam narasi kebangsaan.

Aceh adalah salah satu contohnya

Padahal Aceh bukan penonton dalam sejarah Indonesia. Aceh adalah salah satu fondasi utama republik ini. Dari perang panjang melawan kolonialisme, dukungan moral ulama, pengorbanan rakyat, hingga kontribusi ekonomi bagi republik muda Indonesia, semuanya adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan.

Tetapi anehnya, pengakuan negara terhadap banyak tokoh Aceh justru berjalan lamban. Seolah-olah jasa Aceh harus terus diuji ulang. Seolah-olah pengorbanan rakyat Aceh belum cukup layak disebut nasional.

Padahal jika ukuran kepahlawanan adalah keberanian melawan penjajah, pengorbanan demi rakyat, kepemimpinan moral, dan pengaruh perjuangan terhadap bangsa, maka Aceh memiliki begitu banyak tokoh yang seharusnya sudah lama memperoleh penghormatan negara secara penuh.

Di sinilah negara harus berhati-hati. Sebab ketidakadilan dalam pengakuan sejarah akan melahirkan luka psikologis daerah terhadap negara. Rakyat akan merasa diminta loyal kepada Indonesia, tetapi pengorbanannya sendiri tidak dihargai secara setara.

Filsuf Jürgen Habermas menyebut kondisi ini sebagai krisis legitimasi, yaitu ketika negara gagal membangun rasa keadilan simbolik bagi seluruh rakyatnya. Sementara Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan selalu menentukan siapa yang diingat dan siapa yang perlahan dihapus dari sejarah.

Karena itu, seminar hari ini sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar membahas satu nama.

Ia sedang menguji keberanian moral Indonesia untuk berlaku jujur terhadap sejarahnya sendiri.

Negara tidak boleh menjadikan gelar pahlawan sebagai arena kompromi politik, kedekatan kekuasaan, atau dominasi etnis tertentu. Pahlawan nasional harus ditentukan oleh integritas perjuangan, bukan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Aceh tidak meminta belas kasihan... Aceh hanya meminta keadilan sejarah.

Dan keadilan sejarah adalah fondasi paling penting bagi lahirnya nasionalisme yang sehat. Sebab nasionalisme yang mengabaikan pengorbanan daerah pada akhirnya hanya akan menjadi slogan kosong di podium-podium kekuasaan.

Maka seminar ini patut diapresiasi. Bukan hanya karena membahas Teungku Chik Pante Geulima, tetapi karena ia menjadi ruang akademik untuk melawan lupa, melawan bias sejarah, dan melawan ketidakadilan simbolik yang terlalu lama diwariskan dalam konstruksi sejarah nasional Indonesia.

Semoga suara para ilmuwan, sejarawan, ulama, dan akademisi hari ini benar-benar didengar oleh negara, khususnya Prabowo Presiden RI

Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang paling sering memuji dirinya sendiri, tetapi bangsa yang paling jujur menghormati seluruh pejuangnya tanpa membedakan asal daerah dan identitas etnisnya.

Sagoe Atjeh Rayeuk, 20 Mei 2026