Ketua Umum AMPERA, Parhamdi Basyah Tegaskan Sikap atas Kisruh JKA dan BPJS Kesehatan di Provinsi Aceh

SENIN, 4 MEI 2026

Banda Aceh — Ketua Umum AMPERA, Parhamdi Basyah (Barra), bersama seluruh jajaran pengurus AMPERA di tingkat kabupaten/kota se-Aceh, menyampaikan sikap tegas dan elegan terkait kisruh pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang berkaitan dengan sistem layanan BPJS Kesehatan.

Dalam pernyataannya pada Senin, 4 Mei 2026, Parhamdi Basyah menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas dan berpihak kepada rakyat. JKA sebagai program strategis daerah memiliki peran penting dalam menjamin hak dasar kesehatan masyarakat Aceh.

“AMPERA menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar rakyat yang wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh ada pembiaran dalam kondisi seperti ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa masyarakat kecil, khususnya yang berada di pelosok-pelosok Aceh, sangat menggantungkan harapan pada program JKA. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu memastikan pendataan yang akurat dan berkeadilan.

“Masyarakat kecil di pelosok-pelosok Aceh sangat berharap kepada Pemerintah Aceh agar pendataan JKA dilakukan secara tepat sasaran, berdasarkan kondisi riil dan desil ekonomi yang mereka miliki. Jangan sampai yang berhak terabaikan,” lanjutnya.

Seluruh pengurus AMPERA di kabupaten/kota se-Aceh juga menyatakan sikap yang sama dan siap mengawal isu ini secara aktif di daerah masing-masing. Mereka menilai bahwa penguatan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan BPJS Kesehatan menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai kendala yang terjadi di lapangan.

AMPERA menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai jembatan aspirasi rakyat, serta mengawal kebijakan publik agar tetap berada pada jalur keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan sikap yang tegas dan berkelas, AMPERA berdiri bersama rakyat Aceh demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang merata dan bermartabat.(Ir.Marwan)