JKA dan Sunyinya Suara Wakil Rakyat : Ketika Mahasiswa Dipaksa Menjadi Penjaga Nurani Publik

By redaksi: GPNEWS.COM
Minggu, 17 Mei 2026

Oleh:

Prof. Dr. T.M. Jamil, M.Si
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala, Aceh

JKA dan Sunyinya Suara Wakil Rakyat : Ketika Mahasiswa Dipaksa Menjadi Penjaga Nurani Publik

Di tengah berbagai persoalan sosial yang sedang dihadapi masyarakat Aceh hari ini, polemik mengenai keberlanjutan dan arah kebijakan JKA kembali menjadi perbincangan serius di ruang publik. Bukan hanya karena substansi kebijakannya, tetapi karena cara kekuasaan merespons suara masyarakat yang justru menimbulkan tanda tanya besar.

Sebagai akademisi dan ilmuwan sosial-politik, saya melihat ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Ketika masyarakat, mahasiswa, akademisi, hingga berbagai elemen sipil mencoba mengajak dialog mengenai Pergub Nomor 2 Tahun 2026, respons yang muncul justru terkesan kaku, tertutup, dan sulit disentuh oleh komunikasi publik yang sehat.

“Padahal dalam demokrasi, dialog bukan ancaman. Dialog adalah tanda bahwa pemerintah masih percaya kepada rakyatnya sendiri.”

Yang lebih mengherankan, sebagian wakil rakyat yang selama ini mengaku sebagai penyambung lidah masyarakat justru tampak sunyi. Diam. Tidak hadir secara moral maupun politik di tengah kegelisahan publik. 

Ironisnya, suara yang lebih keras terdengar justru dari sebagian anggota DPR RI dibanding mereka yang secara langsung memperoleh legitimasi politik dari rakyat Aceh sendiri.

“Pertanyaannya sederhana : mengapa isu yang menyangkut kepentingan kesehatan rakyat justru membuat banyak elit memilih aman dalam diam ?”

Dalam teori politik modern, diamnya elite pada isu publik sering kali menunjukkan dua kemungkinan: ketakutan terhadap kekuasaan, atau hilangnya sensitivitas terhadap penderitaan masyarakat. Keduanya sama-sama berbahaya bagi masa depan demokrasi.

JKA bukan sekadar program administratif. Ia adalah simbol keberpihakan sosial Aceh terhadap rakyat kecil. Program ini lahir dari semangat keadilan pasca-konflik dan pasca-tsunami. 

Karena itu, setiap perubahan terhadapnya semestinya dibicarakan secara terbuka, transparan, dan melibatkan publik secara luas. Bukan diputuskan dalam ruang yang jauh dari suara rakyat.

Saya pribadi sesungguhnya tidak ingin mahasiswa turun ke jalan. Mahasiswa adalah aset intelektual Aceh, generasi emas yang seharusnya lebih banyak berada di ruang laboratorium, perpustakaan, forum riset, dan ruang inovasi masa depan.

“Namun sejarah juga mengajarkan bahwa ketika banyak elite memilih diam, maka mahasiswa hampir selalu dipaksa menjadi penjaga nurani publik.”

Ini yang harus dicegah...

Sebab demonstrasi besar bukan lahir karena rakyat terlalu berani, tetapi karena dialog terlalu lama ditutup.

Pemerintah Aceh perlu memahami bahwa mengajak masyarakat berdiskusi bukan tanda kelemahan politik. Justru pemimpin yang kuat adalah mereka yang berani mendengar kritik tanpa alergi terhadap perbedaan pendapat. 

“Demokrasi tidak tumbuh dari tepuk tangan para pendukung, tetapi dari keberanian menerima suara yang tidak nyaman.”

Jangan sampai nanti, ketika gelombang penolakan semakin membesar dan kebijakan akhirnya berubah karena tekanan publik, muncul “pahlawan-pahlawan dadakan” yang selama ini diam, tetapi tiba-tiba tampil seolah paling berjasa menyelamatkan JKA. 

Fenomena seperti ini sering terjadi dalam politik kita: mereka yang tidak hadir saat rakyat gelisah, justru paling depan ketika keadaan mulai aman. Jangan sampai hasil kerja cerdas mahasiswa, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak cerdas dan diam saat suara mereka dibutuhkan rakyat.

Aceh membutuhkan pemimpin yang hadir sejak awal, bukan aktor yang datang di akhir cerita untuk mengambil panggung sejarah.

Karena itu, solusi terbaik hari ini bukan saling menegangkan situasi, melainkan membuka ruang dialog yang jujur dan bermartabat. Libatkan akademisi, mahasiswa, tenaga kesehatan, organisasi sipil, dan masyarakat secara terbuka. 

“Jangan jadikan kebijakan publik seolah barang tertutup yang tidak boleh dipertanyakan. Dan yang diharapkan CABUT  dan Batalkan Pergub No 2 Tahun 2026. Tanpa harus merasa benar dan menyalahkan pihak lain.”

Rakyat tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya ingin kepastian bahwa hak kesehatan mereka tidak dipersulit.

Dan pemerintah yang bijak semestinya tidak takut berdialog dengan rakyatnya sendiri.

Sagoe Atjeh Rayeuk, 17 Mei 2026