Hardiknas 2026: Ijazah Tak Lagi Menjamin Kerja, Negara Didesak Perluas Lapangan Kerja Formal

By redaksi: Gajahpuihnews.com

Sabtu, 2 Mei 2026

Oleh: Junaidi Ulka 

Hardiknas 2026: Ijazah Tak Lagi Menjamin Kerja, Negara Didesak Perluas Lapangan Kerja Formal

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 menyoroti ironi yang kian nyata antara meningkatnya jumlah lulusan pendidikan tinggi dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja yang relevan. Ijazah kini dinilai tidak lagi cukup menjadi tiket masuk dunia kerja, di tengah tingginya angka pengangguran terdidik.

Data terbaru menunjukkan sekitar 1 juta lulusan sarjana masih menganggur, menjadikan kelompok ini sebagai penyumbang signifikan dalam angka pengangguran nasional. 

Kondisi ini dipicu oleh ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, serta dominasi serapan tenaga kerja di sektor informal.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan penciptaan 4 juta lapangan kerja baru pada 2026, seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. 

“Upaya tersebut diiringi program pelatihan vokasi gratis, magang nasional, hingga peluang kerja ke luar negeri yang ditargetkan menyasar 500 ribu lulusan SMA/SMK.”

Selain itu, evaluasi kurikulum mulai dilakukan dengan menyesuaikan bahkan menutup program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Namun, langkah ini menuai kritik karena dianggap belum menyentuh akar persoalan.

Sejumlah kalangan menilai pendidikan tidak semestinya hanya berorientasi pada kebutuhan industri semata, melainkan juga sebagai fondasi pembangunan peradaban bangsa. 

“Kritik ini juga diarahkan pada peran negara yang dinilai belum optimal dalam menjamin kesejahteraan lulusan, di tengah biaya pendidikan yang terus meningkat.”

Momentum Hardiknas 2026 pun menjadi pengingat pentingnya reformasi menyeluruh di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Pemerintah didorong tidak hanya meningkatkan kualitas lulusan, tetapi juga memastikan ketersediaan lapangan kerja formal yang layak.

Tanpa langkah konkret dan terintegrasi, ijazah dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol administratif tanpa daya ungkit nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Negara pun dituntut hadir lebih kuat dalam menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan riil di lapangan kerja.

Sagoe BPKP Persimpangan lampu merah, 

T. Nyak Makam - Prof Ali Hasyimi