 |
Prof. Dr. TM. Jamil, Drs., M.Si Sabtu, 23 Mei 2026 Pewarta: Junaidi Ulka Oleh: Teuku Muhammad Jamil Ilmuwan Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh |
BLACKOUT SUMATERA DAN KEGAGALAN NEGARA MELINDUNGI RAKYAT : ACEH JANGAN TERUS MENJADI KORBAN SISTEM ENERGI YANG RAPUH DAN SENTRALISTIK
Blackout listrik yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera, termasuk Aceh, bukan sekadar gangguan teknis biasa. This event adalah alarm keras tentang rapuhnya sistem energi nasional yang terlalu terpusat, terlalu bergantung pada interkoneksi besar, tetapi lemah dalam perlindungan lokal terhadap rakyat.
Negara selama ini membanggakan modernisasi jaringan listrik nasional dengan istilah-istilah besar seperti interkoneksi, stabilitas grid, dan efisiensi distribusi energi.
“Namun fakta di lapangan menunjukkan sesuatu yang sangat memprihatinkan : ketika satu titik terganggu, seluruh daerah ikut lumpuh. Ini bukan simbol kemajuan, tetapi tanda bahwa sistem yang dibangun memiliki cacat struktural yang serius.”
Aceh ikut gelap bukan karena Aceh tidak memiliki sumber energi, bukan pula karena Aceh gagal mengelola kelistrikannya sendiri. Aceh padam karena terlalu bergantung pada sistem besar yang kendalinya berada di luar dirinya.
“Inilah bentuk baru kolonialisme energi modern : daerah memiliki sumber daya, tetapi tidak memiliki kedaulatan penuh atas keamanan energinya sendiri.”
Dalam perspektif teori risk society dari Ulrich Beck, modernitas justru melahirkan risiko-risiko baru yang bersifat massif, sistemik, dan saling terhubung. Semakin besar sebuah sistem dibangun dan semakin luas interkoneksinya, maka semakin besar pula dampak kehancuran kolektif ketika satu titik mengalami gangguan. Risiko seperti ini disebut manufactured risk — risiko yang lahir dari desain modernitas itu sendiri.
Karena itu, blackout Sumatera bukan semata musibah teknis. Ini adalah kegagalan desain kebijakan.
Yang lebih menyakitkan, rakyat kembali dipaksa menjadi korban dari sistem yang tidak mereka kendalikan. UMKM berhenti beroperasi, aktivitas ekonomi lumpuh, jaringan komunikasi terganggu, pelayanan publik kacau, rumah sakit terancam, mahasiswa kehilangan akses belajar, masyarakat panik, dan kerugian sosial terus membesar. Namun semua itu sering hanya dijawab dengan kalimat dingin : “sedang dilakukan penanganan teknis.”
Pertanyaannya sederhana tetapi sangat mendasar : sampai kapan rakyat harus membayar mahal akibat lemahnya desain sistem negara ?
Dalam teori dependency atau ketergantungan, daerah yang terlalu bergantung pada pusat lambat laun akan kehilangan kemampuan mengendalikan nasibnya sendiri.
Persis itulah yang sedang dialami Aceh dalam sektor energi. Aceh memiliki gas, memiliki potensi energi, memiliki sumber daya strategis, tetapi tetap ikut lumpuh ketika gangguan terjadi di luar wilayahnya.
Ini tidak sehat. Dan ini tidak adil
Karena itu, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Muallem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) harus menjadikan peristiwa ini sebagai momentum penting untuk membangun keberanian politik energi Aceh.
“Pemerintah Aceh tidak boleh hanya menjadi penonton dari kerentanan sistem nasional. Pemerintah Aceh harus tampil sebagai pelindung rakyatnya sendiri.”
Sudah saatnya Aceh memperjuangkan energy sovereignty atau kedaulatan energi daerah. Bukan untuk memisahkan diri dari sistem nasional, tetapi untuk memastikan rakyat Aceh tidak terus menjadi korban permanen akibat kesalahan sistemik di luar wilayahnya.
Aceh membutuhkan sistem proteksi independen, cadangan energi strategis, serta kemampuan islanding system yaitu mekanisme pemisahan otomatis dari jaringan utama ketika gangguan besar terjadi di luar Aceh. Dengan sistem itu, Aceh tetap bisa bertahan dan melayani rakyatnya meskipun jaringan Sumatera mengalami kegagalan total.
Kalau langkah ini tidak mulai dipikirkan dari sekarang, maka Aceh akan terus menjadi “sandera teknologi” dari sistem yang sangat sentralistik.
Di sinilah ujian kepemimpinan sebenarnya. Rakyat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pandai berbicara tentang pembangunan, tetapi pemimpin yang mampu menjamin rasa aman dasar masyarakatnya. Dan listrik hari ini bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan. Listrik adalah urat nadi kehidupan modern.
Maka Pemerintah Aceh, DPRA, dan PLN harus berhenti bersikap reaktif dan administratif. Mereka harus mulai berpikir strategis dan berani mengambil langkah besar demi keselamatan publik. Jangan hanya bangga dengan slogan konektivitas nasional, tetapi gagal menghadirkan ketahanan energi lokal.
Aceh tidak anti terhadap sistem nasional. Tetapi Aceh menolak menjadi korban terus-menerus dari sistem nasional yang rapuh.
- Jika Aceh memiliki sumber energi sendiri, mengapa harus ikut gelap karena gangguan transmisi di daerah lain ?
- Jika Aceh memiliki potensi pembangkit besar, mengapa tidak dibangun sistem pertahanan energinya sendiri ?
- Jika rakyat terus dirugikan, lalu siapa yang sebenarnya menikmati efisiensi sistem ini?
Blackout Sumatera telah membuka wajah asli persoalan kita : negara terlalu sibuk membangun jaringan besar, tetapi lalai membangun ketahanan lokal. Negara terlalu bangga pada koneksi, tetapi lupa membangun perlindungan.
Padahal dalam teori ketahanan modern, sistem terbaik bukanlah sistem yang paling besar, tetapi sistem yang paling mampu bertahan ketika krisis datang.
“Karena itu, evaluasi total terhadap model interkoneksi Sumatera adalah sebuah keharusan, bukan pilihan.”
Jangan biarkan rakyat terus menanggung kerugian kolektif akibat desain kebijakan yang salah arah. Hentikan pola pembangunan energi yang hanya mengejar efisiensi teknokratis, tetapi mengabaikan keselamatan sosial masyarakat.
Sebab listrik bukan sekadar kabel dan mesin. Listrik adalah denyut kehidupan rakyat. Dan negara yang gagal menjaga denyut kehidupan rakyatnya, perlahan sedang kehilangan legitimasi moral di hadapan masyarakatnya sendiri.
Sagoe Aceh Rayeuk, 23 Mei 2026
Social Header
Berita
Cari Blog Ini
Laporkan Penyalahgunaan
Kontributor