Sejarah Singkat Hari Jadi Kota Banda Aceh ke 821

Redaksi: Gajahputihnews.com
Rabu, 22 April 2026
Oleh: Junaidi Yusuf 

Sejarah Singkat Hari Jadi Kota Banda Aceh ke 821

“Peringatan ini mengusung semangat untuk terus menjaga kinerja terbaik, melayani dengan sepenuh hati, dan komitmen membangun kota.”

Tema/Pesan: Narasi yang diangkat menekankan bahwa 821 tahun bukanlah sekadar angka, melainkan perjalanan panjang penuh sejarah dan budaya. “Kinerja terbaik dan pembangunan berkelanjutan.”

Rabu, 22 April 2026 merupakan hari ulang tahun ke-821 Kota Banda Aceh. Momentum ini menjadi pengingat atas perjalanan panjang Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang terus berkembang. Semoga Banda Aceh semakin maju dan berjaya di masa yang akan datang.

Penetapan hari lahir Kota Banda Aceh didasarkan pada tanggal berdirinya Kerajaan Aceh, yaitu 22 April 1205 M. 

Kerajaan tersebut dideklarasikan di Benteng Liang Khie, Lingke, Banda Aceh. Pendirian Kerajaan Aceh diprakarsai oleh Syeikh Abdullah Kan’an yang berasal dari Kan’an, Palestina, bersama muridnya Meurah Johan, putra Sultan Adi Genali dari Kerajaan Lingge, Aceh Tengah.

Pada awal berdirinya, wilayah Kerajaan Aceh meliputi sejumlah kerajaan Hindu yang masyarakatnya telah memeluk Islam melalui dakwah Syeikh Abdullah Kan’an dan rombongan utusan dari Kerajaan Islam Peureulak.

Kehadiran mereka juga merupakan respons atas permintaan kerja sama dari Kerajaan Indra Purba (Lamuri), terutama dalam bidang militer.

Kerajaan-kerajaan yang tergabung antara lain:

1. Kerajaan Indra Jaya di Lhok Seudu
2. Kerajaan Indra Purwa di Ujong Pancu
3. Kerajaan Indra Patra di Ladong
4. Kerajaan Indra Purba/Lamuri di Lamreh
5. Kerajaan Indrapuri di Indrapuri

Sultan pertama Kerajaan Aceh adalah Meurah Johan yang dinobatkan dengan gelar Sultan Alaiddin Johan Syah, sementara jabatan Kadhi Malikul Adil dipegang oleh Syeikh Abdullah Kan’an.

Pada masa awal pemerintahan, pusat Kerajaan Aceh masih berada di wilayah Kerajaan Indra Purba (Lamuri) di Lamreh. Kemudian, pada masa Sultan Alaiddin Mahmud Syah (1267–1309 M), ibu kota dipindahkan ke kawasan dekat Kuala Krueng Aceh, tepatnya di sekitar Kampung Pande dan Peulanggahan.

Diduga akibat bencana alam seperti tsunami (smong), pada masa Sultan Inayat Syah (1480–1490 M), pusat kerajaan dipindahkan dan dibagi menjadi dua wilayah kekuasaan:

1. Kerajaan Aceh di Darul Kamal (Ulee Lueng/Biluy, Aceh Besar) dipimpin Sultan Muzaffar Syah (1490–1497 M)
2. Kerajaan Aceh di Meukuta Alam (Pango, Banda Aceh) dipimpin Sultan Munawar Syah (1490–1497 M), kemudian dilanjutkan oleh Sultan Syamsu Syah (1497–1511 M)

Sultan Syamsu Syah memiliki putra bernama Ali Mughayat Syah, yang kemudian menikah dengan putri Sultan Muzaffar Syah. Setelah kedua penguasa tersebut wafat, Ali Mughayat Syah diangkat sebagai pemimpin dan berhasil menyatukan kembali dua kerajaan yang terpisah.

Atas dukungan ulama sufi Syeikh Hamzah Fansuri, Sultan Ali Mughayat Syah menetapkan syariat Islam sebagai dasar kerajaan dan mengajak kerajaan-kerajaan lain di Aceh untuk bersatu. Setelah melalui berbagai upaya, termasuk penaklukan Kerajaan Daya dan Kerajaan Pedir, terbentuklah federasi yang diproklamasikan pada 1511 M dengan nama Kerajaan Aceh Darussalam, berpusat di Banda Aceh.

Pada tahun 1524 M, Kerajaan Aceh Darussalam menaklukkan Samudera Pasai dan wilayah lainnya, sehingga memperluas kekuasaan. Sepeninggal Sultan Ali Mughayat Syah pada 1530 M, pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Salahuddin (1528–1537 M), kemudian Sultan Alauddin Riayat Syah Al Kahar (1537–1568 M).

Pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah Al Kahar, Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Ottoman di Turki. Utusan yang dipimpin Nyak Dum berhasil bertemu Sultan Selim II dan memperoleh bantuan militer, termasuk meriam yang dikenal sebagai “Meriam Lada Sicupak”.

Aceh juga aktif melawan Portugis di Selat Malaka

Puncak kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda (1607–1636 M). Pada periode ini, hampir seluruh wilayah Aceh berada di bawah kekuasaan kerajaan. Sistem pemerintahan diatur berdasarkan prinsip adat dan syariat Islam yang dikenal dengan ungkapan:

“Adat bak Poteumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana. Hukom ngon adat lage zat ngon sifeut.”

Artinya: adat bersumber dari Sultan, hukum dari ulama, qanun dari permaisuri, dan aturan pelaksanaan dari panglima, dengan keterpaduan antara hukum dan adat.

Dalam tata kelola pemerintahan, Sultan mengangkat para hulubalang (ulee balang) untuk memimpin wilayah, serta memberikan gelar Teuku bagi laki-laki dan Cut bagi perempuan. Pada masa ini, rakyat hidup makmur, aman, dan sejahtera, serta syariat Islam dijalankan secara konsisten.

“Kerajaan Aceh Darussalam menjadi salah satu kerajaan Islam besar dunia sejajar dengan Ottoman (Turki), Safawi (Iran), Mughal (India), dan Maroko.”

Sultan Iskandar Muda juga melakukan ekspansi militer ke wilayah Malaka, Johor, dan Pahang yang saat itu dikuasai Portugis. Sejarah panjang ini menjadi fondasi penting bagi Banda Aceh sebagai kota yang memiliki nilai historis, budaya, dan religius yang kuat hingga saat ini.

Dikutip dari beberapa sumber dan referensi, Apabila ada Kesalahan dan ketidak-sesuaian atas redaksi/tulisan, adalah semata-mata pada penulis.