kepemimpinan lapas perempuan kelas IIB sigli disorot, keluarga warga binaan desak investigasi kanwil ditjenpas aceh
MEDIAGAJAHPUTIHNEWS.COM
WILAYAH PULAU WEH -ACEH
REDAKSIGPN-NEWS-DAERAH
GPN NEWS || 4 Maret 2026 || Sigli,Aceh– Kepemimpinan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah keluarga warga binaan menyampaikan kritik tajam terhadap sistem pembinaan dan pengelolaan yang dinilai belum profesional serta belum sepenuhnya berpihak pada hak-hak warga binaan.
Abdullah, salah satu perwakilan keluarga warga binaan, menyebut pola pembinaan yang berjalan saat ini belum mencerminkan semangat reformasi pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan regulasi nasional.
Menurutnya, program pembinaan kemandirian masih sebatas pekerjaan fisik rutin seperti membersihkan area lapas dan merawat lingkungan sekitar, tanpa pembekalan keterampilan produktif yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Pembinaan seharusnya membekali warga binaan dengan keterampilan nyata. Tanpa skill, bagaimana mereka bisa mandiri saat kembali ke masyarakat? Risiko pengulangan tindak pidana justru bisa meningkat,” tegas Abdullah.
dugaan hak premi kerja tidak direalisasikan
Tak hanya soal pembinaan, keluarga juga menyoroti dugaan tidak diberikannya premi atau upah kerja kepada warga binaan yang mengikuti program kerja di dalam lapas.
Padahal, ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa warga binaan berhak menerima premi sebagai bagian dari hak normatif mereka. Premi tersebut dimaksudkan sebagai modal awal dalam proses reintegrasi sosial setelah masa pidana berakhir.
“Setiap hari mereka bekerja, tetapi tidak pernah menerima premi. Ini bukan sekadar soal uang, tetapi soal kepatuhan terhadap undang-undang,” ujarnya.
akses komunikasi dinilai tertutup
Keluarga juga mengaku mengalami hambatan saat ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan lapas. Permintaan audiensi disebut tidak pernah terealisasi dengan berbagai alasan administratif.
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi dalam tata kelola lembaga pemasyarakatan modern, terutama di tengah agenda pembaruan sistem pemasyarakatan secara nasional.
desak pengawasan dan evaluasi menyeluruh
Atas berbagai persoalan tersebut, keluarga warga binaan mendesak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh untuk segera turun tangan melakukan investigasi objektif dan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli.
Mereka menegaskan bahwa pengawasan yang tegas diperlukan agar hak-hak warga binaan tidak diabaikan serta kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat dijalankan sesuai koridor hukum.
“Kami tidak mencari sensasi. Kami hanya ingin hak warga binaan dipenuhi sesuai aturan. Lapas adalah tempat pembinaan, bukan sekadar tempat menjalani hukuman,” pungkas Abdullah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab guna menjaga keberimbangan informasi sesuai prinsip pers profesional, aktual, dan terpercaya.
~Perss GPN Sabang News Oleh Kabiro -Eric Karno
~Sumber/Photo-Ali Aceh
~RedaksiDaerah-GajahPutihNews.Com
Social Header
Kontributor