Indonesia di Persimpangan Geopolitik dan Rapuhnya “Diplomasi Personal”

Media GPNEWS 

OPINI 

Indonesia di Persimpangan Geopolitik dan Rapuhnya “Diplomasi Personal”

Oleh : T.M. Jamil, Dr, Drs, M.Si, Ph.D
Pengamat Politik dan Akademisi USK,
Direktur Pusat Kajian Politik & Sosial Aceh

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat yang menyokong Israel melawan Iran telah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Namun, bagi Indonesia, ancaman sesungguhnya bukan sekadar ledakan rudal di Teheran atau Tel Aviv, melainkan ledakan kerentanan di dalam negeri. Seperti Pernyataan Prof. Dr. TM. Jamil dalam sebuah wawancara dengan media bahwa ini adalah “akibat ketika penguasa gagal paham tentang politik Indonesia” menemukan relevansinya yang paling pahit di sini.

Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh 

Kritik Akademis: Antara Ambisi Personal dan Institusi

Dalam perspektif akademis, kebijakan luar negeri sebuah negara seharusnya lahir dari kalkulasi strategis yang terukur, bukan sekadar intuisi tokoh. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita melihat gaya kepemimpinan yang cenderung unpredictable (sulit ditebak), kadang berapi-api dan juga kadang redup tanpa aba-aba.

Di satu sisi, Prabowo ingin menampilkan citra Indonesia sebagai "macan" Asia di panggung global melalui retorika yang berapi-api. Namun, di sisi lain, gaya diplomasi yang terlalu personalistik ini seringkali mengabaikan penguatan institusional di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kemenlu kini tampak berada dalam posisi yang canggung; mereka seringkali hanya menjadi "pemadam kebakaran" atau sekadar pengikut dari manuver-manuver mendadak sang pemimpinnya.

“Negara tidak bisa dikelola seperti komando militer di mana keputusan luar negeri diambil secara impulsif. Ketika Kemenlu kehilangan independensi teknokratisnya dan hanya menjadi bayang-bayang gaya personal Presiden yang sulit ditebak, maka arah bangsa dalam konflik AS-Iran menjadi tidak menentu dan Indonesia pun dalam kerentanan politik.”

“Triple Threat”: Ekonomi, Sosial, dan Politik yang Tak Berdaya

Kegagalan memahami politik domestik dan institusional berarti kegagalan memitigasi dampak global. Indonesia saat ini, setidaknya menghadapi tiga ancaman sekaligus :

Pertama, Ekonomi yang Tergadai : Lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan di Selat Hormuz akan menghantam APBN. Jika pemerintah hanya sibuk dengan citra politik luar negeri tanpa memperkuat kedaulatan energi di dalam negeri, rakyatlah yang akan membayar harganya lewat kenaikan harga bahan pokok.

Kedua, Kerapuhan Sosial : Sentimen keagamaan dan kemanusiaan dari konflik Timur Tengah sangat mudah dipolitisasi. Tanpa kepemimpinan yang paham akar sosiologis (seperti kritik tajam, Prof. TM. Jamil), masyarakat akan terus terbelah dalam polarisasi digital yang destruktif.

Ketiga, Kemandulan Politik: Gaya "sulit ditebak" Prabowo mungkin dianggap sebagai taktik, namun dalam dunia diplomasi, ketidakpastian (uncertainty) adalah kelemahan. Tanpa garis kebijakan yang jelas dan konsisten dari Kemenlu, Indonesia hanya akan dianggap sebagai penonton yang riuh namun tanpa taji nyata.

Lalu Apa Sikap Kita Sebagai Bangsa?

Kita tidak boleh membiarkan ketidakberdayaan ini menjadi normal baru. Sikap kita harus tegas :

Menuntut Transparansi dan Konsistensi: Rakyat dan kaum akademisi harus mendesak agar kebijakan luar negeri tidak hanya menjadi panggung pamer kekuatan personal, melainkan hasil dari kajian strategis yang transparan.

Mengembalikan Khitah Kemenlu: Institusi diplomatik kita harus dikembalikan fungsinya sebagai otak dari politik bebas aktif, bukan sekadar pelaksana keinginan satu orang.

Literasi Politik Kritis : Mengambil semangat Prof. TM, kita harus kritis terhadap penguasa yang mungkin tampak “paham global” tapi sebenarnya "gagal paham" pada urgensi stabilitas dan kebutuhan perut rakyat di dalam negeri.

Kesimpulan

Konflik AS-Israel vs Iran adalah ujian bagi ketangguhan nasional. Jika Presiden Prabowo dan jajaran Kemenlu tetap terjebak dalam gaya diplomasi yang sulit ditebak tanpa landasan politik domestik yang kuat, Indonesia akan terus menjadi bangsa yang tak berdaya. Kita tidak butuh pemimpin yang hanya ingin terlihat hebat di mata dunia, kita butuh pemimpin yang paham bahwa kedaulatan luar negeri dimulai dari pemahaman mendalam tentang politik rakyat di dalam negeri yang kuat dan disegani pihak luar.

Kutaraja, 05 Maret 2026