Laporan tersebut disampaikan oleh salah satu masyarakat dari Gampong Beuringin, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, yaitu Bapak Hambali. Dalam laporan tersebut, Hambali menyampaikan rasa kekecewaan yang mendalam terhadap pemerintah Kabupaten Pidie Jaya maupun pihak perangkat kecamatan yang dinilai tidak tepat dalam melakukan pendataan kerugian serta rumah warga yang seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan.
Menurut keterangan Hambali, terdapat sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan berat namun menjadi rusak ringan masuk dalam daftar penerima bantuan maupun pendataan resmi dari pihak terkait. Hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan keadilan dalam penyaluran bantuan kepada warga yang benar-benar terdampak.
Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bidang Investigasi dan Penelitian Aset Negara, Jamal Luddin alias Tgk Rohid Sempurna menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan penelusuran serta pengumpulan data di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah benar terjadi kekeliruan atau kelalaian dalam proses pendataan yang dilakukan oleh pihak terkait.
“Tentu kami sangat menghargai keberanian masyarakat dalam menyampaikan laporan dan aspirasi. Laporan dari masyarakat seperti ini sangat penting agar setiap program pemerintah berjalan dengan tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat,” ujar Tgk Rohid Sempurna dalam keterangannya.
Ia juga menegaskan bahwa Badan Penelitian Aset Negara memiliki komitmen untuk mengawal berbagai program dan kebijakan pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, setiap laporan yang masuk akan dipelajari secara serius dan profesional.
Lebih lanjut, Tgk Rohid Sempurna menyampaikan bahwa apabila dalam proses investigasi ditemukan adanya kesalahan pendataan ataupun dugaan kelalaian dalam pelaksanaan tugas oleh pihak terkait, maka pihaknya akan merekomendasikan kepada instansi yang berwenang agar dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pendataan tersebut.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendataan bantuan sangat penting agar tidak terjadi kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih teliti, objektif, dan terbuka dalam melakukan pendataan sehingga bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Selain itu, Tgk Rohid Sempurna juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan mereka, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, bantuan sosial, maupun program pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan pengawasan terhadap program pemerintah dapat berjalan lebih baik.
“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama demi kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Sementara itu, masyarakat Gampong Beuringin berharap agar pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan pihak kecamatan dapat segera melakukan evaluasi terhadap data yang telah dibuat, sehingga masyarakat yang benar-benar mengalami kerugian dapat memperoleh hak mereka secara adil.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar ke depan proses pendataan bantuan dapat dilakukan dengan lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.(Ir.Marwan)
Social Header
Kontributor