Gubernur Aceh Perpanjang Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi

Gubernur H.Muzakir Manaf dalam rapat virtual perpanjangan status tanggap darurat yang digelar di Ruang Rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis malam (22/1/2026)

GPNews: 23 Januari 2926

Editor Tayang: Ali Gondrong 

Gubernur Aceh Perpanjang Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi

Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, kembali menetapkan perpanjangan keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.

Penetapan tersebut disampaikan Gubernur Mualem dalam rapat virtual perpanjangan status tanggap darurat yang digelar di Ruang Rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis malam (22/1/2026).

Mualem menjelaskan, keputusan perpanjangan status tanggap darurat diambil berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 21 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.

Selain itu, perpanjangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana di lapangan yang belum sepenuhnya tuntas, khususnya di wilayah terdampak sebagaimana dilaporkan oleh Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Utara, dan Bupati Pidie Jaya.

“Maka saya, selaku Gubernur Aceh, menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026,” ujar Mualem.

Gubernur menegaskan bahwa perpanjangan ini bertujuan untuk memastikan percepatan pembersihan lingkungan, pendistribusian bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta pemulihan akses masyarakat dapat berjalan lebih merata dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.

Mualem juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, serta masyarakat untuk terus bersinergi dalam mempercepat pemulihan Aceh, sehingga aktivitas pendidikan, permukiman, fasilitas publik, dan perekonomian masyarakat dapat segera kembali normal.

Dalam arahannya, Gubernur memberi perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, yang dinilai sangat membutuhkan pembangunan sedikitnya delapan jembatan darurat.

“Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun saat arus deras akses transportasi benar-benar terputus,” jelasnya.

Seiring dengan perpanjangan status tanggap darurat tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan. 

Fokus diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian, penuntasan pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, hingga lahan pertanian masyarakat yang terdampak.

Selain itu, Gubernur menekankan percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir serta prioritas pencarian korban yang masih hilang. Ia juga menargetkan penyelesaian dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat 2 Februari 2026.

“Saya instruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolir dan tuntaskan pembersihan fasilitas publik serta lahan warga. Kita juga harus mengejar penyelesaian dokumen R3P sebelum awal Februari,” tutup Mualem. []