Gajahputihnews.com: Meulaboh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera melakukan penanganan pendangkalan muara Krueng Cangkoi di Desa Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan. Upaya ini menjadi kabar gembira bagi para nelayan setempat yang selama ini mengeluhkan sulitnya akses keluar-masuk perahu akibat dangkalnya muara tersebut.
Sebagai langkah percepatan, Pemkab Aceh Barat menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah satuan teknis terkait. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, yang meminta agar persoalan pendangkalan muara segera ditangani agar aktivitas nelayan kembali lancar.
Rapat koordinasi berlangsung di ruang rapat Bupati, Selasa (1/7/2025), dan dipimpin oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Barat, Wistha Nowar, didampingi Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Kurdi. Turut hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Dinas PUPR, instansi teknis, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Usai rapat, Plt Asisten II Sekdakab Aceh Barat, Dr. Kurdi, menyampaikan bahwa hasil pembahasan menetapkan target pelaksanaan normalisasi muara Krueng Cangkoi pada akhir Juli 2025. Pekerjaan tersebut direncanakan mencakup pengerukan dengan panjang sekitar 200 meter, lebar 50 meter, dan kedalaman 2,5 meter.
“Insyaallah, penanganan muara Krueng Cangkoi akan segera dikerjakan secepatnya. Tim teknis sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan anggaran yang dibutuhkan juga telah disetujui,” ujar Kurdi.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sejak awal telah memberi perhatian terhadap keluhan nelayan, namun pelaksanaan pengerjaan sempat tertunda akibat adanya efisiensi anggaran tahun ini. Meski demikian, setelah melalui proses koordinasi lintas sektor, pemerintah kini sudah menemukan titik terang dan memastikan pekerjaan akan segera dimulai.
“Alhamdulillah, proses finalisasi perencanaan penanganan muara Krueng Cangkoi sudah rampung. Pelaksanaan fisik normalisasi muara tersebut segera direalisasikan dan kami targetkan dapat dilaksanakan pada bulan ini. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk merespons keluhan nelayan yang terdampak akibat dangkalnya muara,” pungkasnya.
Dengan dilaksanakannya normalisasi ini, diharapkan aktivitas nelayan setempat dapat kembali lancar, perekonomian masyarakat pesisir meningkat, dan risiko kecelakaan akibat kapal kandas bisa diminimalkan.
Social Header