 |
Kebijakan Razia Plat BL di Sumut Tuai Kecaman, Dinilai Cacat Hukum dan Ancam Ekonomi Aceh (Foto: Dok. Gpn.com - Kabiro Pulau Weh) MEDIA GAJAHPUTIHNEWS.COM- WILAYAH PULAU WEH |
BANDA ACEH |30 September 2025 - Kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution yang mempersoalkan serta melakukan razia terhadap kendaraan berpelat nomor BL (Aceh) di wilayah Sumut menuai gelombang protes keras dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh politik Aceh. Langkah tersebut dinilai cacat hukum, memicu ketegangan antarwilayah, serta mengancam stabilitas ekonomi Aceh yang selama ini sangat bergantung pada jalur darat lintas Sumut.
Sekretaris Sekretariat Bersama (SEKBER) Aceh sekaligus Ketua Lembaga Petani Peternak Muda Milenial Indonesia (PAMI) Aceh, Irwan Syahputra (SYECH WAN), Menegaskan bahwa kebijakan razia tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Jika ini berlaku, maka setiap kendaraan yang masuk ke provinsi lain harus mengganti plat. Ini benar-benar cacat hukum, hanya demi kepentingan politik dan bisnis,” tegas Syech Wan.
Ia menilai polemik baru ini sengaja diciptakan sebagai bentuk ketidakpuasan lanjutan setelah selesainya sengketa empat pulau Aceh yang sempat diklaim Sumut, namun akhirnya diputuskan Presiden tetap sah milik Aceh.
Lebih jauh, SYECH WAN Mengingatkan bahwa kebijakan ini merupakan ancaman serius bagi roda ekonomi Aceh. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah strategis melalui percepatan pembangunan jalur perdagangan laut.
“Aceh harus kembali ke jalur maritim yang pernah berjaya di masa lalu. Tidak perlu bergantung pada Sumut. Perdagangan laut harus segera dibangkitkan,” ujarnya.
Suara Kegeraman Tokoh Aceh
Nada serupa juga disampaikan Penasehat SEKBER dan PAMI Aceh, Syukri Tgk Idris (ABU SYUKRI). Menurutnya, kebijakan tersebut membakar amarah masyarakat Aceh dan berpotensi mengganggu harmoni antarprovinsi yang sudah lama terjalin.
Mengingat pengalamannya saat masih menjadi tentara Aceh Merdeka (AM), Abu SYUKRI Menuturkan bahwa konflik perbatasan Aceh–Sumut pernah memanas hingga ke ranah publik, namun pada akhirnya kedua pihak sepakat menjaga perdamaian.
“Jika kisruh ini terus dipelihara, ketidaknyamanan dan perdamaian antarprovinsi akan terbakar hingga ke generasi berikutnya,” kata Abu Syukri.
Meski demikian, ia tetap menghimbau masyarakat Aceh di Sumut untuk tenang karena para tokoh Aceh, mulai dari DPD RI, DPR RI, hingga DPRA, kini tengah mengupayakan solusi terbaik.
Kritik dari Senayan
Protes keras juga datang dari Anggota DPD RI asal Aceh, AZHARI CAGE.Ia menilai langkah yang diambil Gubsu Bobby Nasution tidak masuk akal dan berpotensi besar menimbulkan gesekan antarwilayah.
Dalam pernyataannya, Cage mempertanyakan logika di balik kebijakan tersebut.
“Kalau plat BL dipermasalahkan, kenapa tidak sekalian minta paspor saja? Apakah Aceh dan Medan bukan bagian dari satu negara? Ini jelas tidak relevan dalam bingkai NKRI,” sindir Cage.
Desakan Sikap Tegas Pemerintah Aceh
Melihat derasnya penolakan dari berbagai pihak, Pemerintah Aceh didesak untuk mengambil sikap tegas serta mencari jalan keluar yang adil. Kebijakan razia plat BL dinilai bukan hanya menciderai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga dapat mengganggu sendi perekonomian Aceh.
Demikian Laporan Media Gajah Putih Sabang News Oleh Kabiro (Eric Karno)
Social Header