Gajahputihnews.com
Aceh Barat: Para nelayan di Kabupaten Aceh Barat menyuarakan kekecewaan dan mosi tidak percaya terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat serta pihak-pihak terkait, karena dianggap abai dalam menangani berbagai persoalan krusial yang dihadapi nelayan selama bertahun-tahun.
Di langsir dari media Sudutpenanews.com Deni Irsandi selaku perwakilan nelayan Aceh Barat pada Sabtu (28/6/2025) dalam pernyataan tertulisnya, Menyampaikan terdapat tiga poin penting yang pernah mereka sampaikan secara administratif melalui legislatif pada tahun lalu, namun hingga kini belum mendapat penyelesaian konkret. Kondisi ini memperburuk kepercayaan nelayan terhadap institusi yang seharusnya menjadi pelindung dan penyambung aspirasi mereka.
Salah satu tuntutan utama kata Deni adalah, pembukaan layanan pengurusan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan izin layak beroperasi satu pintu di wilayah Barat Selatan (Barsela). Mereka menilai sistem saat ini terlalu rumit dan menyulitkan akses nelayan terhadap legalitas.
“Karena pengurusan izin tidak tersedia secara lokal, banyak nelayan yang terjaring razia oleh oknum dari Aparat penegak hukum. Bahkan ada yang ditangkap paksa karena izin tidak lengkap, padahal setiap jenis armada memiliki surat izin yang berbeda sesuai ukuran GT,” ujar Deni Irsandi melalui keterangan tertulisnya.Sabtu (28/6/2025).
Selain itu kata Deni, nelayan juga menyoroti dugaan manipulasi distribusi BBM bersubsidi. Oknum tertentu diduga memalsukan data rekomendasi armada nelayan untuk menjual solar bersubsidi ke pihak tambang ilegal, sehingga nelayan kerap mengalami kelangkaan BBM saat hendak melaut.
“Keluhan ini bahkan tidak digubris oleh Pihak terkait. Setiap kali kami butuh BBM untuk operasi, kami kesulitan. Tapi saat ditelusuri, ternyata ada penyimpangan,” ungkap Deni merasa kecewa.
Masalah paling serius sebut Deni adalah, muara dangkal di kawasan Johan Pahlawan, yang telah menjadi isu bertahun-tahun dan belum terselesaikan. Padahal, persoalan ini sempat diangkat hingga ke tingkat yang lebih tinggi dalam sebuah audiensi resmi yang turut melibatkan seluruh Panglima Laot se-Provinsi Aceh.
Deni Bersama nelayan lainnya menyatakan, mereka mulai kehabisan kesabaran atas situasi ini dan menilai bahwa DKP serta pihak pemerintah daerah sengaja membiarkan persoalan muara berlarut-larut.
“Masalah muara ini sudah kami suarakan sejak 2023. Tapi baru sekarang direspons, seolah ada unsur politis atau kepentingan. Ini menyakiti hati rakyat nelayan yang luka-lukanya belum sembuh,” kata deni dan perwakilan nelayan dalam pernyataannya.
Mereka pun meminta perhatian serius dari pemerintah daerah, DPRK, dan aparat penegak hukum untuk menindak semua oknum yang mempermainkan nasib nelayan. Nelayan juga menuntut keterbukaan informasi publik terkait perencanaan dan realisasi solusi dari pemerintah.
Social Header