MANADO gajahputihnews.com -SULUT - Suasana rapat pauripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (10/06/2025), yang semula berjalan kondusif mendadak menjadi perhatian saat Anggota DPRD Sulut, Henry Walukow, menyampaikan interupsi penting di tengah agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2044.
Di hadapan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, jajaran Forkopimda, dan para anggota dewan lainnya, Walukow menyampaikan keluhannya terkait kasus pasien bernama Gabriel Sineleyan yang meninggal dunia usai dua bulan menjalani perawatan di RSUP Prof. Kandou Manado.
“Sangat disayangkan, sampai ajal menjemput, alat medis untuk operasi bedah belum juga diperbaiki. Ini sangat memilukan,” ucap Walukow, anggota Komisi I DPRD Sulut.
Walukow mendesak agar Dinas Kesehatan Provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan dan kesiapan alat kesehatan di seluruh fasilitas medis, demi mencegah kejadian serupa terulang.
“Ini menjadi tamparan bagi pelayanan publik kita Saya harap tidak ada lagi warga yang kehilangan nyawa hanya karena persoalan alat medis yang rusak,” tegasnya.
Gubernur Yulius Selvanus: Kepemimpinan di Kandou Minim, Akan Dikoordinasikan Menanggapi interupsi yang di layangkan anggota DPRD Hendri Walukow.
Gubernur Yulius Selvanus juga menyampaikan empatinya terhadap peristiwa yang menjadi viral di media sosial ini. Ia menegaskan akan segera menindaklanjuti hal tersebut dengan memanggil manajemen RSUP Kandou untuk dimintai klarifikasi.
“Walau ini bukan kewenangan provinsi karena RSUP Kandou berada di bawah koordinasi pusat, tetapi kami akan berkoordinasi secara vertikal. Saya pun sudah banyak mendengar masalah di RSUP Kandou,” ujarnya.
Gubernur juga mengkritisi kondisi manajerial di rumah sakit tersebut.
“Saya melihat minimnya kepemimpinan di RSUP Kandou. Ini harus segera dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” tutup Gubernur.
Catatan: Kasus ini memperlihatkan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menjamin pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. DPRD Sulut melalui kontrol politiknya, serta Pemerintah Provinsi lewat koordinasi lintas sektor, diharapkan mampu menghadirkan solusi yang konkret atas masalah-masalah serupa ke depan,
(*M RL HONTONG*)
Social Header