Banda Aceh,gajahputihnews.com-
Sektor pertanian, khususnya persawahan, harus menjadi prioritas utama perhatian Pemerintah Aceh dalam upaya mengurai persoalan kemiskinan yang kian kronis. Berdasarkan data beberapa tahun lalu, Aceh memiliki luas lahan persawahan sekitar 300.000 hektar. Dengan potensi sebesar itu, seharusnya kemiskinan di Aceh dapat ditekan secara signifikan melalui pengelolaan sektor pertanian yang serius dan berkelanjutan.
Ketua Umum Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Tgk. Subki Mohammad Bintang, menegaskan bahwa pertanian, terutama sawah, adalah penyangga utama ketahanan pangan masyarakat Aceh. Ia menyoroti persoalan alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan bangunan baru yang mempersempit ruang kerja para petani. "Jika ini terus dibiarkan, maka akan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat kita," tegas Tgk. Subki.
Selain itu, minimnya inovasi teknologi pertanian juga menjadi faktor rendahnya produksi padi di Aceh. Negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Tiongkok telah berhasil meningkatkan produksi pertanian mereka melalui sentuhan teknologi modern, sementara Aceh masih tertinggal akibat kurangnya perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
"Aceh sebenarnya memiliki lahan yang sangat memadai dan berpotensi besar menjadi lumbung pangan nasional. Tapi jika irigasi rusak, teknologi minim, dan perhatian pemerintah setengah hati, maka jangan heran kalau banyak petani kita beralih profesi, bahkan menjadi migran ke luar negeri," tambah Tgk. Subki.
Persoalan mendasar yang juga kerap dikeluhkan petani adalah masalah kekeringan saat musim kemarau akibat sistem irigasi yang buruk. Dengan kondisi ini, upaya meningkatkan produksi minimal dua kali tanam setahun sulit tercapai. Padahal, ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat sangat bergantung pada keberhasilan daerah-daerah seperti Aceh dalam mempertahankan produktivitasnya.
Namun, harapan baru muncul melalui program cetak sawah baru yang sedang digagas oleh pemerintah pusat. Aceh mendapatkan kuota sekitar 600.000 hektar untuk perluasan lahan sawah baru. Tgk. Subki Mohammad Bintang mendorong semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawal program ini agar berjalan sesuai rencana dan bebas dari praktik korupsi.
"Program besar ini harus benar-benar diawasi secara ketat. Mulai dari Geuchik, Mukim, Camat, hingga mitra KPA wilayah, KPA daerah, dan KPA Sago harus dilibatkan dalam pengawasan. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh masyarakat Aceh," ujarnya.
Dengan pengelolaan yang serius, sistem pengawasan yang kuat, dan kolaborasi semua pihak, sektor pertanian di Aceh bisa bangkit, mengentaskan kemiskinan, serta mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh bagi masa depan masyarakat Aceh.(TSA)
Social Header