By redaksi GPN NEWS 
Penulis: Junaidi Ulka 
Sumber: Dra. Cut Sawadi 

Oleh: Dra. Cut Sawadi 
Sarjana Sejarah Universitas Syiah Kuala (USK),  Banda Aceh 
Ketua: Putroe Bangsawan Aceh

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Berdiri di ujung barat Pulau Sumatra, kesultanan ini tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan internasional, tetapi juga sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam, diplomasi, militer, serta perlawanan terhadap kolonialisme Eropa selama berabad-abad.

Dalam perjalanan sejarah Nusantara, Aceh memainkan peran strategis karena letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Posisi geografis tersebut menjadikan Aceh sebagai penghubung penting antara dunia Timur Tengah, India, Tiongkok, dan kawasan Asia Tenggara. Tidak mengherankan jika Kesultanan Aceh berkembang menjadi salah satu kekuatan maritim terbesar pada abad ke-16 hingga ke-17.

Berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam

Sejarawan mencatat bahwa Kesultanan Aceh Darussalam mulai berdiri pada awal abad ke-16. Kerajaan ini tumbuh dari wilayah bekas Kerajaan Lamuri dan berhasil menyatukan sejumlah kerajaan kecil di pesisir utara Sumatra.

Pendiri sekaligus sultan pertama adalah Sultan Ali Mughayat Syah, yang dinobatkan sekitar tahun 1514. Di bawah kepemimpinannya, Aceh berhasil memperluas wilayah kekuasaan dengan menaklukkan Daya, Pedir, Lidie, Nakur hingga Kerajaan Samudera Pasai pada 1524. Penyatuan wilayah tersebut menjadi fondasi lahirnya sebuah kerajaan Islam yang kuat di kawasan barat Nusantara.

Setelah wafatnya Sultan Ali Mughayat Syah, pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Salahuddin, kemudian diteruskan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar yang semakin memperkuat struktur pemerintahan, ekonomi, dan kekuatan militer Aceh.

Sistem Pemerintahan yang Modern pada Zamannya

Kesultanan Aceh memiliki sistem pemerintahan yang terorganisasi dengan baik. Sultan memegang kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin negara sekaligus pelindung agama Islam. Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan didampingi oleh para ulama, wazir, panglima, syahbandar, dan qadhi.

Berbagai lembaga pemerintahan dibentuk untuk mengatur administrasi negara, di antaranya:

  • Balai Rong Sari sebagai lembaga perencanaan kerajaan.
  • Balai Majelis Mahkamah Rakyat sebagai lembaga musyawarah.
  • Balai Gading sebagai dewan menteri.
  • Balai Furdhah yang mengelola perdagangan dan pelabuhan.
  • Balai Laksamana yang bertanggung jawab atas pertahanan laut.
  • Balai Baitul Mal sebagai pengelola keuangan negara.

Dalam sistem administrasi wilayah, Aceh menerapkan pembagian daerah berdasarkan mukim dan gampong yang dipimpin para uleëbalang. Sistem ini semakin disempurnakan oleh ulama besar Syekh Abdurrauf As-Singkili melalui pembentukan tiga federasi utama, yakni Sagoe XXII Mukim, Sagoe XXV Mukim, dan Sagoe XXVI Mukim.

Model pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa Kesultanan Aceh telah memiliki tata kelola pemerintahan yang relatif maju dibandingkan banyak kerajaan lain di kawasan Asia Tenggara pada masa itu.

Puncak Kejayaan pada Masa Sultan Iskandar Muda

Masa keemasan Kesultanan Aceh terjadi ketika diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Hampir seluruh literatur sejarah Indonesia menempatkan periode ini sebagai puncak kejayaan Aceh.

Di bawah kepemimpinan Iskandar Muda, wilayah kekuasaan Aceh meluas hingga meliputi sebagian besar pesisir timur dan barat Sumatra, Semenanjung Melayu, Pahang, Kedah, Perak, Nias, serta beberapa wilayah strategis lainnya.

Keberhasilan tersebut menjadikan Aceh sebagai kekuatan politik dan maritim terbesar di kawasan barat Nusantara.

Dalam bidang ekonomi, Aceh menguasai perdagangan lada yang saat itu menjadi komoditas paling bernilai di pasar internasional. Pelabuhan Aceh menjadi tempat persinggahan para pedagang dari Arab, Persia, Turki, India, Tiongkok, hingga Eropa.

Kemajuan ekonomi tersebut didukung armada laut yang kuat dan sistem pelabuhan yang tertata dengan baik.

Hubungan Diplomatik Bertaraf Internasional

Kesultanan Aceh tidak hanya dikenal sebagai kerajaan yang kuat secara militer, tetapi juga aktif membangun hubungan diplomatik dengan berbagai negara besar.

Sejarah mencatat adanya hubungan erat antara Aceh dengan Kekaisaran Ottoman (Turki Utsmani). Hubungan tersebut meliputi kerja sama militer, pengiriman teknisi pembuat meriam, hingga bantuan persenjataan.

Selain itu, Aceh juga menjalin komunikasi diplomatik dengan Inggris pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I, Kesultanan Mughal di India, serta berbagai kerajaan Islam lainnya.

Hubungan internasional tersebut memperlihatkan bahwa Aceh merupakan bagian penting dari jaringan politik dan perdagangan dunia Islam pada abad ke-16 dan ke-17.

Pusat Penyebaran Islam dan Ilmu Pengetahuan

Selain menjadi pusat perdagangan, Aceh berkembang sebagai pusat intelektual Islam di Asia Tenggara.

Banyak ulama besar lahir dan berkarya di Aceh, di antaranya:

  • Syekh Hamzah Fansuri, pelopor sastra tasawuf Melayu.
  • Syekh Syamsuddin As-Sumatrani.
  • Syekh Nuruddin Ar-Raniry, penulis kitab Bustanus Salatin.
  • Syekh Abdurrauf As-Singkili, ulama besar yang memberikan pengaruh luas terhadap perkembangan fikih dan tasawuf di Nusantara.

Kitab-kitab karya para ulama Aceh menjadi rujukan pendidikan Islam di berbagai wilayah Melayu, termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, hingga Filipina Selatan.

Hal tersebut memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu pusat peradaban Islam terpenting di Asia Tenggara.

Kekuatan Militer yang Disegani

Kekuatan militer Aceh menjadi salah satu faktor utama keberhasilannya mempertahankan kedaulatan selama berabad-abad.

Kesultanan Aceh memiliki armada laut yang besar, pasukan infanteri yang terlatih, serta teknologi persenjataan yang maju.

Catatan sejarah menyebutkan bahwa Aceh mampu memproduksi meriam-meriam besar berbahan kuningan dengan dukungan teknologi dari Kekaisaran Ottoman pada masa Sultan Selim II.

Pada tahun 1629, Aceh melancarkan ekspedisi besar ke Malaka yang saat itu dikuasai Portugis dengan mengerahkan ratusan kapal perang dan puluhan ribu prajurit. Meskipun ekspedisi tersebut belum berhasil merebut Malaka, kekuatan militer Aceh mendapat pengakuan dari berbagai bangsa Eropa.

Faktor Kemunduran Kesultanan Aceh

Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, pengaruh Kesultanan Aceh mulai mengalami penurunan.

Sejumlah faktor yang menyebabkan kemunduran antara lain:

  • Konflik perebutan kekuasaan di lingkungan istana.
  • Melemahnya otoritas pemerintah pusat terhadap para uleëbalang.
  • Persaingan perdagangan internasional.
  • Meningkatnya intervensi bangsa-bangsa Eropa.
  • Perang berkepanjangan dengan Belanda.

Situasi semakin memburuk setelah ditandatanganinya Traktat Sumatra tahun 1871 antara Inggris dan Belanda yang memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk menguasai Aceh.

Invasi Belanda pada tahun 1873 menjadi awal Perang Aceh, salah satu perang kolonial terpanjang dalam sejarah Indonesia yang berlangsung lebih dari tiga dekade. Meskipun pada akhirnya pemerintahan Kesultanan Aceh berhasil dilumpuhkan, semangat perlawanan rakyat Aceh terus berlanjut hingga awal abad ke-20.

Warisan Sejarah yang Tetap Abadi

Meskipun banyak bangunan mengalami kerusakan akibat perang, Kesultanan Aceh masih meninggalkan berbagai warisan sejarah yang bernilai tinggi.

Di bidang arsitektur terdapat Benteng Indra Patra, Masjid Tuha Indrapuri, Komplek Kandang XII, Pinto Khop, Gunongan, serta sejumlah situs bersejarah lainnya.

Dalam bidang sastra dan keagamaan, karya-karya Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniry, Syamsuddin As-Sumatrani, dan Abdurrauf As-Singkili masih menjadi rujukan penting dalam kajian sejarah Islam Nusantara.

Warisan tersebut menunjukkan bahwa kejayaan Aceh tidak hanya diukur dari luas wilayah atau kekuatan militernya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban Islam.

Warisan Besar bagi Bangsa Indonesia

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kerajaan ini berhasil membangun pemerintahan yang kuat, ekonomi yang maju, jaringan diplomasi internasional, serta menjadi pusat pendidikan Islam yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara.

Perjalanan Aceh dari masa pendirian oleh Sultan Ali Mughayat Syah, puncak kejayaan pada era Sultan Iskandar Muda, hingga perjuangan panjang menghadapi kolonialisme Belanda menjadi bagian penting dari identitas sejarah bangsa Indonesia.

Bagi generasi masa kini, mempelajari sejarah Kesultanan Aceh bukan sekadar mengenang kejayaan masa lalu, tetapi juga memahami bagaimana nilai kepemimpinan, persatuan, kemandirian, keilmuan, dan semangat mempertahankan kedaulatan telah diwariskan oleh para pendahulu.

Warisan tersebut menjadi pengingat bahwa Aceh pernah berdiri sebagai salah satu pusat peradaban, perdagangan, dan kekuatan Islam terbesar di dunia Melayu yang memberikan kontribusi besar bagi sejarah Nusantara dan dunia.