Oleh: Adly Jay Lanie 

JAKARTA (#AJLinsights) -- Selama berbulan-bulan publik Aceh disuguhi sebuah drama yang tampaknya sederhana: Pemerintah Aceh sedang berjuang agar gas raksasa dari Blok South Andaman tidak langsung dibawa ke luar daerah, melainkan terlebih dahulu diproses di Arun demi menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan efek berganda bagi perekonomian Aceh.


Narasi yang beredar juga cukup jelas. Pemerintah Aceh disebut telah meminta Menteri ESDM menunda persetujuan Plan of Development (PoD) sampai tercapai kesepahaman dengan operator mengenai konsep pengembangan lapangan gas tersebut.


Publik pun mengira pertarungan masih berlangsung.


Namun kini muncul sebuah dokumen yang berpotensi mengubah seluruh jalan cerita.


Berdasarkan salinan surat yang beredar dan telah dikonfirmasi keberadaannya oleh sumber Pintoe.co di lingkungan Kementerian ESDM, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ternyata telah menandatangani persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja South Andaman, sejak 9 Maret 2026.


Surat bernomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 itu ditujukan kepada Kepala SKK Migas untuk diteruskan kepada kontraktor pelaksana, Mubadala Energy.


Jika dokumen tersebut benar dan belum pernah dicabut maupun direvisi, maka satu pertanyaan besar langsung muncul:


Selama ini sebenarnya siapa yang tidak mengetahui bahwa PoD sudah disetujui?


Apakah Pemerintah Aceh memang belum menerima informasi tersebut?


Ataukah informasi itu sebenarnya sudah diketahui sebagian pihak, namun tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada publik?


Pertanyaan ini menjadi penting karena sepanjang beberapa bulan terakhir berbagai pertemuan, diskusi, konferensi pers, hingga pembentukan tim advokasi terus dilakukan dengan asumsi bahwa persetujuan PoD masih dapat dipengaruhi melalui jalur politik dan negosiasi.


Padahal jika persetujuan Menteri telah terbit sejak Maret, maka posisi tawar dan ruang negosiasi tentu berada dalam konteks yang sangat berbeda.


➡️ Potongan Puzzle yang Mulai Tersusun


Informasi teknis yang diperoleh dari sejumlah sumber juga mulai memberikan gambaran mengenai konsep pengembangan yang telah memperoleh persetujuan tersebut.


Gas dari Lapangan Tangkulo disebut akan diproses terlebih dahulu melalui fasilitas terapung di laut (FPSO), sebelum dialirkan melalui pipa bawah laut sepanjang sekitar 84 kilometer menuju fasilitas penerimaan darat atau Onshore Receiving Facility (ORF) yang berlokasi di sekitar kawasan Terminal Arun, Aceh Utara.


Dari titik tersebut gas akan disalurkan ke pasar domestik.


Jika informasi ini benar, maka fakta tersebut juga menarik karena berbeda dengan persepsi sebagian masyarakat yang selama ini menganggap gas South Andaman akan sepenuhnya diproses di luar Aceh tanpa menyentuh kawasan Arun.


Artinya, perdebatan yang selama ini berlangsung mungkin bukan lagi soal "Arun atau tidak Arun", melainkan mengenai seberapa besar aktivitas pengolahan yang dilakukan di Arun dan seberapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di Aceh.


Namun sampai saat ini dokumen PoD lengkap belum tersedia untuk publik sehingga rincian teknis, kapasitas fasilitas, komitmen investasi, maupun skema komersialnya belum dapat diverifikasi secara independen.


➡️ Pertanyaan yang Kini Mengarah ke Tim Pemerintah Aceh


Terungkapnya surat persetujuan Menteri ESDM justru membuka babak pertanyaan baru.


Jika PoD sudah disetujui sejak 9 Maret 2026, apakah tim Pemerintah Aceh yang selama ini melakukan advokasi benar-benar tidak mengetahui fakta tersebut?


Jika memang tidak mengetahui, maka muncul pertanyaan tentang efektivitas akses informasi dan koordinasi antar-lembaga dalam isu strategis terbesar Aceh saat ini.


Namun jika ternyata informasi tersebut sudah diketahui, mengapa publik tidak pernah diberi penjelasan secara terbuka?


Apakah ada pertimbangan strategis tertentu?


Apakah negosiasi masih tetap berjalan pada aspek-aspek lain di luar persetujuan PoD?


Ataukah ada alasan politik yang membuat informasi tersebut tidak segera disampaikan kepada masyarakat?


Hingga kini belum ada jawaban resmi yang dapat menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut.


Yang pasti, kemunculan surat persetujuan tertanggal 9 Maret 2026 membuat narasi yang selama ini berkembang di ruang publik menjadi jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan.


Dan seperti banyak drama besar lainnya, yang kini menjadi sorotan bukan lagi hanya isi keputusan itu sendiri.


Melainkan siapa yang tahu, sejak kapan mereka tahu, dan mengapa publik baru mengetahuinya sekarang.[Ir.Marwan]