By redaksi: Gajahputihnews.com
Selasa, 19 Mei 2026

Oleh :
Teuku Muhammad Jamil
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Aceh
Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh.

OPINI

“Orang Desa Tak Pakai Dolar”: Ketika Kekuasaan Gagal Memahami Luka Rakyat

Catatan Kritis atas Krisis Komunikasi Politik di Tengah Rapuhnya Ekonomi Bangsa

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa “orang desa tidak pakai dolar” mungkin dimaksudkan sebagai guyonan politik untuk menenangkan publik. Namun dalam ilmu komunikasi politik, tidak semua humor layak diucapkan oleh seorang kepala negara, terlebih ketika rakyat sedang cemas menghadapi pelemahan rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan tekanan ekonomi yang semakin menyesakkan. 

Masalah terbesar dari ucapan itu bukan sekadar soal diksi, melainkan cara berpikir kekuasaan yang tampak gagal memahami struktur penderitaan rakyat sendiri.

Sebab faktanya sederhana : orang desa memang tidak memegang dolar di tangan mereka, tetapi hidup mereka dikendalikan oleh dampak dolar setiap hari.

Harga pupuk naik karena impor bahan baku. Harga BBM naik karena ketergantungan energi global. Harga kedelai, gandum, pakan ternak, obat-obatan, elektronik, hingga ongkos transportasi semuanya berkaitan dengan kurs dolar.

Indomie yang dimakan rakyat desa pun terhubung dengan ekonomi global.

Maka ketika seorang presiden berkata “orang desa tidak pakai dolar”, publik menangkap kesan adanya jarak psikologis antara elite kekuasaan dengan realitas sosial rakyat kecil.

Ini bukan lagi soal ekonomi, tetapi soal empati politik.

Dalam teori symbolic interactionism dari George Herbert Mead, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi pembentuk makna sosial. Ketika pemimpin berbicara, publik tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi membaca sikap mental di baliknya. Dan dalam konteks ini, ucapan tersebut terbaca sebagai bentuk penyederhanaan atas penderitaan rakyat.

Lebih jauh lagi, teori agenda setting dari McCombs dan Shaw menjelaskan bahwa pernyataan elite negara memiliki daya membentuk persepsi publik. Ketika kepala negara meremehkan dampak dolar terhadap rakyat desa, maka yang lahir adalah persepsi bahwa negara sedang menormalisasi krisis.

Padahal tugas pemimpin bukan menertawakan kecemasan rakyat, melainkan menghadirkan rasa aman melalui komunikasi yang bijak, jujur, dan menenangkan.

Sayangnya, komunikasi politik kekuasaan hari ini semakin sering terjebak pada retorika spontan yang miskin sensitivitas sosial.

Inilah yang disebut oleh Jürgen Habermas sebagai distorsi komunikasi publik  ketika komunikasi penguasa tidak lagi membangun kesadaran kolektif, tetapi justru menciptakan keterasingan antara negara dan rakyat.

Ucapan itu mungkin terdengar ringan di panggung politik, tetapi terasa pahit di dapur rakyat.

Penguasa harus sadar bahwa mayoritas penduduk Indonesia hidup di desa. Bahkan desa hari ini bukan lagi ruang terisolasi seperti era 1970-an. Desa telah menjadi bagian dari rantai ekonomi global : petani membeli pupuk impor, nelayan membeli solar dengan harga global, pedagang kecil membeli barang yang dipengaruhi kurs internasional.

Artinya, pelemahan rupiah menghantam desa secara perlahan tetapi nyata.

Karena itu, pernyataan “orang desa tidak pakai dolar” justru memperlihatkan kegagalan memahami ekonomi politik masyarakat akar rumput.

Yang lebih berbahaya, komunikasi semacam ini dapat menimbulkan apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai symbolic violence kekerasan simbolik melalui bahasa kekuasaan. Rakyat dipaksa menerima narasi bahwa krisis bukan masalah serius, padahal merekalah yang paling merasakan dampaknya.

Di sinilah letak ironi besar demokrasi kita.

Ketika rakyat mengeluh harga naik, negara menjawab dengan candaan. Ketika publik cemas terhadap kurs rupiah, kekuasaan justru mereduksi persoalan menjadi lelucon populis.

Padahal komunikasi politik yang sehat seharusnya bekerja seperti air yang menenangkan api, bukan menyiram cuka di atas luka.

Seorang presiden tidak cukup hanya kuat dalam pidato, tetapi juga harus matang dalam kesadaran bahasa. Sebab dalam politik modern, satu kalimat bisa lebih berbahaya daripada satu kebijakan yang buruk.

Apalagi di era digital, setiap ucapan pemimpin hidup selamanya di ruang publik, diinterpretasikan jutaan orang, dan membentuk legitimasi moral kekuasaan.

Gelombang kritik publik dan reaksi netizen atas ucapan tersebut menunjukkan adanya krisis kepercayaan komunikasi antara negara dan masyarakat.

Rakyat sesungguhnya tidak selalu menuntut pemimpin yang sempurna. Tetapi rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu memahami rasa sakit mereka dengan bahasa yang manusiawi.

Karena dalam sejarah bangsa-bangsa, banyak rezim runtuh bukan semata karena krisis ekonomi, tetapi karena penguasanya gagal membaca psikologi rakyat.

Dan sering kali, keruntuhan itu dimulai dari satu hal sederhana :

lidah kekuasaan yang kehilangan kebijaksanaan.

Kutaraja, 19 Mei 2026