Opini Oleh : Tgk Subki Muhammad Bintang
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lahir dari suara rakyat. Mereka duduk di kursi empuk gedung parlemen bukan karena hebat semata, tetapi karena ada jutaan tangan rakyat yang rela menitipkan harapan lewat suara di bilik suara. Namun, pertanyaan besar hari ini adalah: apakah DPR benar-benar bekerja untuk rakyat, atau hanya menjaga kursi dan kepentingan partainya?
Konstitusi memberi DPR tiga fungsi utama: membuat undang-undang, mengatur anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi itu begitu mulia, seolah DPR adalah benteng terakhir rakyat. Mereka seharusnya menjadi penyambung lidah yang menyuarakan jeritan petani, nelayan, buruh, guru honorer, hingga rakyat kecil yang hidup pas-pasan.
Tetapi apa yang kita saksikan? Undang-undang sering kali lahir terburu-buru, jauh dari partisipasi rakyat. Contoh paling jelas adalah UU Cipta Kerja yang dipaksakan di tengah penolakan luas masyarakat. Bukannya mendengar suara rakyat, DPR justru lebih sibuk menyenangkan para pemodal besar.
Tak berhenti di situ, kasus korupsi yang menjerat anggota DPR kerap mencoreng marwah lembaga ini. Bagaimana rakyat bisa percaya jika wakilnya justru memperkaya diri dengan merampas uang negara? Kasus korupsi proyek e-KTP, yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, menjadi bukti pahit bahwa sebagian wakil rakyat tega mengkhianati amanah yang mereka emban.
Di sisi lain, rakyat kecil masih bergelut dengan harga sembako yang melambung, lapangan kerja yang sempit, dan pendidikan yang mahal. Tetapi suara rakyat kecil itu sering hilang entah ke mana di ruang sidang parlemen. Seolah-olah gedung DPR terlalu tinggi untuk mendengar jeritan rakyat dari bawah.
Sesungguhnya, DPR hanyalah ada karena rakyat. Tanpa suara rakyat, kursi itu kosong. Tanpa kepercayaan rakyat, gelar "wakil rakyat" hanyalah nama tanpa makna.
Rakyat tidak butuh janji manis yang diucapkan saat kampanye. Rakyat butuh bukti nyata: undang-undang yang berpihak, anggaran yang adil, dan pengawasan yang tegas. Rakyat ingin melihat DPR berdiri tegak membela kepentingan bangsa, bukan kepentingan partai atau kelompok tertentu.
Hari ini, kepercayaan rakyat kepada DPR berada di titik nadir. Tetapi masih ada harapan. Harapan bahwa DPR bisa kembali ke jalan yang benar: jalan yang lurus, jalan rakyat. Jika DPR berani jujur, berani bersih, dan berani berpihak kepada rakyat, maka lembaga ini akan kembali dihormati.
Namun jika tidak, rakyat akan terus mengingat: mereka bukan lagi wakil rakyat, melainkan sekadar wakil partai yang bersembunyi di balik demokrasi.
Social Header